Ciri – Ciri Negara Serikat atau Federal

  Ciri – Ciri Negara Serikat atau Federal

  Ciri – Ciri Negara Serikat atau Federal

Ciri – Ciri Negara Serikat atau Federal

Negara federal memiliki ciri-ciri secara umum sebagai berikut:

  1. Tiap negara bagian berstatus tidak berdaulatan, namun kekuasaan asli tetap pada negara bagian.
  2. Kepala negara dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat
  3. Penyelenggaraan kedaulatan ke luar dari negara-negara bagian diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi.
  4. Setiap negara bagian memiliki kewenangan dalam membuat undang – undang  sendiri yang tidak bertentangan dengan konstitusi dasar negara serikat tersebut.
  5. Tiap negara bagian memiliki kepala negara , parlemen, dan kabinet sendiri untuk menjalankan pemerintahan negara bagian.
  6. Kepala negara memilik hak veto untuk menangguhkan atau menolak Rancangan Undang-Undang legislatif sebelum disahkan menjadi undang-undang (dengan persetujuan kongres).

Sedangkan menurut David Salomon dalam Huda (2012)

memberikan ciri-ciri negara federal lebih terperinci sebagai berikut:

  1. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan penuh atas nama negara bagian dalam berhubungan dengan negara-negara lain.
  2. Pemerintah dibagi di antara pemerintahan pusat dan sejumlah pemerintahan negara bagian. Kecuali ditentukan lain oleh konstitusi, masing – masing mempunyai kedaulatan sendiri.
  3. Kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan  negara bagian diatur sedemikian rupa sehingga masing-masing pemerintahan berpengaruh langsung terhadap warga negara. Pemerintahan negara bagian tidak hanya sebagai pelaksana kebijaksanaan pemerintah pusat.
  4. Biasanya, terdapat badan peradilan yang berfungsi sebagai penengah. Peradilan ini menjamin bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah negara bagian tidak melangkah di luar kekuasaannya sebagaimana ditentukan konstitusi.

Pemerintahan dalam Negara Serikat atau Federal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara federal terdiri dari negara – negara bagian. Maka dari itu, pemerintahan pusat atau federal dan negara – negara bagian didalamnya bersifat koordinatif dan independen satu sama lain. Oleh karena itu, struktur pemerintahan dalam negara federal tidak bertingkat seperti pada negara kesatuan.

Hubungan antara satuan federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Hubungan ini meliputi fungsi penyelenggaraan administrasi negara (eksekutif), bidang kekuasaan kehakiman (yudikatif), dan pembentukan undang-undang (legislatif). Menurut Huda (2012), dalam sistem federalistik, unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang menyangkut wewenang eksekutif, ataupun legislatif, dan bahkan  juga menyangkut kekuasaan yudikatif. Di dalam sistem ini diakui pula mekanisme berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah negara bagian, dan antara pemerintah negara bagian dengan pemerintah daerahnya.

 

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan eksekutif dan administratif

dalam negara federal dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara-negara bagiannya. Kewenangan pemerintah pusat ialah kewenangan yang didelegasikan oleh pemerintah negara bagian yang mencakup kepentingan yang dianggap nasional seperti urusan luar negeri, moneter, pertahanan dan keamanan. Sedangkan, pemerintah negara bagian memiliki kewenangan yang lebih bebas mengatur warganya. Kewenangannya dapat meliputi tentang kebudayaan, pendidikan, sumber daya alam, perekonomian daerah, dan lain-lain. Pembagian ini dapat diatur sedemikian rupa antara pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian  sehingga masing-masing pemerintahan dapat berpengaruh langsung terhadap warganya.

Menurut Hans Kelsen dalam Huda (2012), norma-norma umum pusat, “hukum-hukum federal” dibuat oleh sebuah organ legislatif pusat, badan legislatif “federasi” yang berlaku untuk seluruh teritorial negara federal, sedangkan norma-norma umum daerah dibuat oleh organ-organ legislatif daerah, badan legislatif dari negara bagian yang berlaku bagi teritorial negara bagiannya. Hal tersebut berarti wewenang legislatif dalam negara federal terbagi dalam dua bagian, yakni antara badan legislatif pusat (federal) dan badan legislatif dari negara-negara bagian. Hal ini juga berarti kompetensi legislatif  dari negara federal, dibagi di antara satu wewenang pusat dan sejumlah wewenang daerah.

Terlebih lagi, Huda (2012) menjelaskan bahwa negara-negara bagian dalam negara federal memiliki suatu derajat otonomi konstitusional, yaitu bahwa organ legislatif dari masing-masing negara bagian berkompeten dalam masalah-masalah menyangkut konstitusi dari masyarakat ini, sehingga perubahan-perubahan dalam konstitusi negara bagian dapat dilakukan melalui undang-undang dari negara bagian itu sendiri. Otonomi konstitusional dari negara-negara bagian ini terikat oleh prinsip-prinsip konstitusional tertentu dari konstitusi federasi. Oleh karena itu, negara – negara bagian bagian pada suatu federasi memiliki wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam rangka dan batas-batas konstitusi federal. Badan legislatif pada negara federal mengenal adanya sistem bikameral (dua kamar) seperti pada pemerintahan Amerika Serikat. Badan legislatif mereka yang disebut “Congress”  terdiri dari Senat dan DPR.

Kompetensi yudikatif  juga dibagi antara negara federal dan negara bagian dimana ada pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung dari negara federal tidak hanya kompeten untuk menyelesaikan konflik-konflik tertentu dan untuk menghukum kejahatan-kejahatan tertentu dari orang-orang perseorangan, tetapi juga kompeten untuk memutus konflik-konflik antar negara-negara bagian.

Sumber : https://www.bizmom.id/susah-ajarkan-si-kecil-matematika-ini-cara-mudahnya/