Tahun 2019, Operasional PAUD Naik 4,4 triliun

Tahun 2019, Operasional PAUD Naik 4,4 triliun

Tahun 2019, Operasional PAUD Naik 4,4 triliun

Tahun 2019, Operasional PAUD Naik 4,4 triliun

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menaikan

Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) senilai Rp4,4 Triliun tahun 2019, dari sebelumnya Rp4,1 Triliun.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi menilai, PAUD sudah menuju pada perbaikan ditambah adanya rencana Kemendikbud yang akan meningkatkan 2019, dari Rp 4,1 triliun menjadi Rp 4,4 triliun.

Menurut Muhadjir, pendidikan itu memiliki tiga dimensi, yakni dimensi pertama,

meliputi pendidikan informal, formal, dan non formal. Dimensi kedua itu domain, meliputi afektif, kognitif, dan saikomotorik. Ketiga, dimensi lingkungan, terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

“Ketiga dimensi ini saling beririsan dan memiliki titik penekanan pada informal yang seharusnya paud itu ada di keluarga yang memberikan penanaman nilai. Jadi, keluarga itu punya tanggungjawab untuk menanamkan nilai,” katanya setelah membuka dialog kebijakan paud sekaligus menjalin kesepakatan dengan Kementerian Desa PDTT dan peresmian Gedung Seameo Ceccep diJayagiri, Lembang Kabupaten Bandung Barat, Jumat (7/12).

Muhadjir menyebut, bahwa di sekolah itu memberikan pengetahuan dan pengalaman dasar pada anak,

sedangkan non formal domainnya terletak pada masyarakat yang memberikan pesan sifatnya saikomotorik.

“Jadi, sistematika konseptualnya seperti itu, sehingga harusnya di masyarakat ya diberikan semacam keterampilan atau kursus dan bimbel itu tidak tepat jika menjadi bagian dari kursus melainkan bimbel domainnya ada di sekolah,” katanya.

Secara tegas, Muhadjir pun mengatakan, Paud itu tanggungjawabnya pertama ada di keluarga, sehingga Paud seharusnya menjadi penopang fungsi peranan dari keluarga.

“Mendidik anak usia dini mutlak ada di tangan ibu. Sebab peranan ibu itu tak tergantikan sama halnya dengan guru,” ujarnya

 

Sumber :

http://www.disdikbud.lampungprov.go.id/perencanaan/pengertian-ihsan.html